Berulangkali Pemerintah Kolonial NKRI berkilah: Pelanggaran HAM di West Papua hanyalah Cerita Sejarah Kelam di Era Orde Baru, Betulkah?

Dalam berbegai kesempatan dan tempat, berulangkali NKRI selalu berkilah: “Papua lebih baik ada di dalam NKRI, karena NKRI sudah berkomitmen membangun Provinsi Papua dalam Otsus,” “Pelanggaran HAM yang dilaporkan pejuang Papua Merdeka dan advokat HAM hanyalah merupakan bagian dari riwayat kelam regime Orde Baru,” “Indonesia sedang memasuki tahapan penting dalam proses demokratisasi, dan pembangunan di West Papua sudah memperhatikan dan melindungi HAM,”. Tiba-tiba saja mulut yang mengeluarkan kata-kata manis berbulu domba itu ditampar dengan keras sampai babak-belur oleh aparat NKRI sendiri dengan bukti kuat pelanggaran HAM itu BUKAN bagian dari sejarah West Papua di dalam NKRI dalam era Orde Baru, tetapi pelanggarn HAM dan penderitaan bangsa Papua yang selalu dikeluhkan dan dilaporkan pejuang dan pendukung Papua Merdeka itu terbukti benar. Memang betul pelanggaran HAM di Tanah Papua tidak pernah berhenti, era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Hanya sekejab saja kebebasan dan kelegahan dirasakan saat Alm. KH Abdurrahman Wahid berkuasa dirasakan oleh bangsa Papua. Terutama dengan pembebasan semua TAPOL/NAPOL Papua dan izin pengibaran Bendera Bintang Kejora serta penyelenggaraan KRP II 2000 (Kongres Rakyat Papua) merupakan langkah berani dan berperikemanusiaan Gus Dur waktu itu selain merubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

SBY dan pasukannya selalu bermulut manis dan menebar senyum dengan jamu-jamu buatannya menghibur pemimpin dunia den membantah segala kleim pejuang Papua Merdeka selama ini dengan mengatakan, “Saya perduli dan saya cintai orang Papua sebagai saudara-saudara sebangsa-setanah air. Saya pejuang HAM dan tokoh demokrasi Indonesia. Tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Saya memperhatikan hak mereka dan bertekad membangun Tanah Papua.”

Buktinya?

Jangan lupa, ketika Wasior tenggelam oleh banjir, SBY hanya bisa datang setelah seminggu lamanya, dengan alasan bencana di Wasior tidak sehebat bencara lain di Indonesia. Hanya setelah Menlu AS menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa atas bencana Wasior lalu SBY tersentak membuat pernyataan pers seolah-olah ia cinta manusia di Tanah Papua.” Kleim Ali Murtopo saat Pepera, “Kami tidak perlu manusia Papua, kami perlu Tanah Papua. Kalau orang Papua mau merdeka, minta Amerika carikan tanah di bulan, atau minta tuhan ciptakan tanah bagimu,” itu memang semakin terbukti dan ternyata.

Bukan cerita baru dan tidak juga kaget melihat mengapa SBY harus secepatnya bereaksi atas kematian orang Papua yang merupakan calon-calon mangsa NKRI-TNI itu. Daripada dibunuh dengan menghabiskan peluru NKRI, lebih baik alam Papua menghabiskan mereka saja. Malahan doa ucapan syukur yang dinaikkan.

Saat Video pelanggaran HAM muncul merajalela di semua media utama (mainstream media) di dunia, termasuk BBC dan CNN, Presiden SBY seolah-oleh bersikap tersentak memimpin rapat khusus menyikapi soal itu. Tertamparlah wajah pemerintahan Orde Reformasi di bawah SBY, bahwa kleim perlindungan dan penegakkan HAM dalam Otsus itu tidak terbukti. Ada pepatah jitu, “Perbuatan berteriak, dan perkataan hanya sekeras bisikan,” atau “Perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan.”

Kini pelanggaran HAM di West Papua ssudah tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terbukti. Kini orang Papua harus bertanya, “Mau tinggal dengan NKRI dan selalu dibunuh dan dilanggar hak-haknya?”

Bangsa terjajah bermental budaklah yang akan berkata, “Itu kan perlakuan oknum TNI, nanti akan dihukum, dan kita terus membangun Papua di dalam bingkai NKRI!” Bangsa yang tahu diri dan punya martabat akan mengatakan, “Cukup sudah penderitaan ini! NKRI keluar dari tanah airku, WEST PAPUA!” Merdeka Harga Mati!!!