Memajukan Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Pemerintah tengah mengupayakan peningkatan peran di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Marty Natalegawa (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews – Indonesia dan Papua Nugini berkomitmen mengupayakan kemajuan bagi operasionalisasi pos perbatasan Skouw-Wutung. Pos perbatasan Indonesia-Papua Nugini tersebut telah resmi dibuka pada Maret lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami berkomitmen mewujudkan kemajuan segera pada pos perbatasan ini, sehingga kita bisa memfasilitasi komunikasi dan travel komunitas dua pihak di perbatasan,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Samuel Tei Abal, di kantor Kementerian Luar Negeri, Rabu malam, 4 Agustus 2010.

Prinsip pos perbatasan Indonesia-Papua Nugini sama dengan pos perbatasan Indonesia-Timor Leste, yakni bagaimana bisa memfasilitasi komunikasi dan interaksi warga yang tinggal di perbatasan. “Di Timor Leste ada format border pass, tapi di Papua Nugini ada format lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” kata Natalegawa.

Natalegawa juga menyampaikan apresiasi kepada Papua Nugini atas kerja sama mereka sehingga memungkinkan repatriasi (pemulangan) secara sukarela warga negara Indonesia dari Papua Nugini. Natalegawa berharap pemerintah Papua Nugini bisa memberikan bantuan dan fasilitas yang sama bila masih ada warga Indonesia yang ingin kembali ke tanah air. Marty membenarkan bahwa masih ada beberapa warga negara Indonesia yang ingin pulang, tetapi belum bisa dipastikan jumlahnya.

Dalam joint ministerial commission kedua ini, setelah yang pertama dilakukan pada 2003, selain isu perbatasan dan repatriasi warga Indonesia, kedua menteri luar negeri juga membahas isu yang merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan Presiden Yudhoyono ke Papua Nugini pada Maret lalu.

Isu-isu tersebut antara lain, kerja sama di bidang pembangunan, pertahanan, dan keamanan, perdagangan, investasi dan keuangan, transportasi dan telekomunikasi, pendidikan, budaya dan pariwisata, serta sejumlah isu lain.

Indonesia dan Papua Nugini mulai menjalin hubungan konsuler pada 1973, yang kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik segera setelah Papua Nugini memperoleh kemerdekaan dari Australia pada 16 September 1975. Indonesia merupakan negara kedua setelah Australia yang mengakui kemerdekaan Papua Nugini.(np)
• VIVAnews

RABU, 4 AGUSTUS 2010, 22:36 WIB Pipiet Tri Noorastuti, Harriska Farida Adiati