Metrotvnews.com, Magelang: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak mewakili mayoritas masyarakat Papua sehingga permintaan mereka untuk berdialog dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan ditolak.
“Organisasi mereka itu kecil, hanya ada di beberapa tempat saja. Apakah organisasi ini bisa mewakili seluruh rakyat Papua,” katanya di Seminar Menegah St Petrus Kanisius Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Sabtu (13/8).
Purnomo mengatakan, saat seminar di Oxford, isu referendum yang dilontarkan OPM justru tidak populer. Masyarakat Papua sendiri tidak menanggapi isu tersebut. Menurut dia, di Papua organ kehidupan telah berjalan dengan baik sejak lama. Dia tidak menangkap munculnya keinginan rakyat daerah itu yang bermacam-macam.
Namun, dia mengakui terdapat embrio separatis dari sejumlah wilayah di daerah ini. Hal ini tidak menjadi masalah. “Di Papua organ kehidupan berjalan baik. Tidak ada yang berkeinginan macam-macam. Memang ada embrio separatis, tetapi kecil dan sudah ditangani, jadi tidak menjadi masalah,” katanya.
Menurut Purnomo, untuk mengatasi masalah di Papua, maka salah satu program yang dilakukan yakni Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). Di daerah itu tentara membangun infrastruktur, sehingga kehidupan masyarakatnya lebih maju.
Ia mengatakan, kondisi Papua saat ini berbeda dengan sebelumnya. Ia menyontohkan, pada zaman Orde Baru, pejabat di Papua orang Jawa, sekarang pejabat berasal dari daerah Papua sendiri dan ini merupakan persyaratan.
Ia menuturkan, terkait kesejahteraan masyarakat Papua, sekitar 80 persen pendapatan dari daerah itu dikembalikan lagi ke Papua, yakni mencapai Rp28 triliun per tahun.
Menurut dia, jumlah nilai tersebut sangat besar dengan jumlah penduduk sebanyak tiga juta orang. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada sejumlah dana di daerah itu yang mengendap tidak terpakai. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Menyinggung persoalan pertahanan di daerah perbatasan seperti Papua dengan Papua Nugini, di Kalimantan dengan Malaysia serta di Atambua dengan Timor Leste, dia menyatakan tidak ada masalah.
Ia mengatakan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kesejahteraan para pasukan penjaga di daerah perbatasan tersebut. “Saat ini sedang kami upayakan,” katanya.(Ant/BEY)
Polkam / Sabtu, 13 Agustus 2011 14:00 WIB
Papua Merdeka News 
Uchu 21, Kamis, 18-Agustus-2011
OPM itu produksi aparat keamanan Indonesia sendiri.. dengan tujuan supaya pemerintah terus memperbesar dana dan biaya operasional di Papua.. Dengan demikian dapat di korup oleh mereka..
LikeLike
ejuang, Rabu, 17-Agustus-2011
Saya sanksi, padahal otonomi daerah sudah ada. Tapi kesejahteraan rakyat tidak banyak berubah. Apa yang salah ?
LikeLike
manggala, Senin, 15-Agustus-2011
OPM sebenarnya tdk mendapat dukungan rakyat Papua, hanya sebagian kecil saja. Mereka hanya mengatasnamakan rakyat. Agar embrio separatis ini tdk membesar dan virus separatis tidak menulari rakyat, maka OPM hrs segera ditumpas, bila tdk mempan dgn cara-cara persuasif, ya dgn pendekatan hukum atau militer.
LikeLike
OPA, Sabtu, 13-Agustus-2011
Purnomo Gila, semua sudah tidak ada masalah, seharusnya berkaca, 90 % rakyat papua dibawah garis kemiskinan lalu apa yang tidak ada masalah….dana 28 triyun masuk kembali ke para koroptor (non Papua) pejabat jakarta….idiot ..bengis…wajar papua minta merdeka ngak sebanding dengan hasil kekayaan dari pajak mencapai Rp 300 triyun ( tambang, minyak, gas dan logging…ini semua uang fress atau sama dengan 20 % dana APBN nasiona….dasar gila ngak sebandingl
LikeLike
OPM itu harus bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup,. Sehrusnya kalau sdh separatis maka wajar dan halal untuk dibunuh karena terbukti masuk pemberontak negara. maka bersykurlah wahai para OPM dan segera insaf untuk berjalan dijalan yg lurus. Dari pada ada operasi TNI Polisi nanti maka OPM akan dibantai habis rata dengan tanah papua. Bertobatlah segera, mari kita membangun papua dalam NKRI.
LikeLike