JAKARTA [PAPOS]- Mabes TNI mengklarifikasi 19 dokumen milik Kopassus tentang Papua dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia merupakan isu lama. Sebab, dokumen yang sama dirilis tahun 2006 oleh media Australia. Mabes TNI juga membantah adanya operasi intelijen di Papua dan tidak adanya pendekatan kesejahteraan di Papua.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana muda Iskandar Sitompul menegaskan TNI tidak pernah melakukan operasi intelijen dan telah melaksanakan pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat Papua, seperti di Puncak Jaya.
“Itu data yang sudah diberitakan media Australia pada tahun 2006. Tidak benar informasi adanya operasi intelijen. Kita juga melakukan pendekatan melalui kesejahteraan. Sejak 3 bulan lalu kita mengirimkan TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) antara lain merenovasi gereja, rumah penduduk asli (honai), bakti kesehatan dan perbaikan irigasi. Seluruh warga bersimpatik. Pada tahun 2006 kita juga mengirimkan AMD (ABRI Masuk Desa),” ujar Kapuspen dalam keterangan persnya di Jakarta. Senin, [15/8].
Menurut Iskandar, keluarnya kembali data yang disebut-sebut dokumen operasi intelijen Kopassus tersebut diindikasikan adanya pihak yang menginginkan disintegrasi dengan meregangkan kembali hubungan antara TNI dengan masyarakat Papua. “Seluruh masyarakat mari kita buat suasana kondusif. Jangan menanggapi isu-isu yang tidak benar. Ini diindikasikan upaya membuat hubungan dengan masyarakat renggang lagi di Puncak Jaya,” kata dia.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan jika terbukti dokumen tersebut adalah data operasi intelijen di Papua yang bocornya di negara asing, membuktikan lemahnya pengamanan informasi negara kita.
“Kalau benar data intel Kopassus, sangat disesalkan. Ini indikasi bahwa penanganan data intel kita rentan kebobolan. Jika memang sudah pernah direlease, berarti merupakan pembenaran adanya data yang telah bocor,” imbuhnya.
Lebih jauh Mahfudz memastikan Komisi I akan memanggil Mabes TNI dan BAIS (Badan Intelijen Strategis) untuk mengklarifikasi hal ini. Sebelumnya, The Canberra Times menulis soal bocornya dokumen TNI. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.
Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.
Dokumen itu juga menceritakan daftar informan yang ditugasi untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai oleh Kopassus. Kendati jati diri informan-informan itu tidak diungkap, namun dalam laporan itu mereka digambarkan berdasarkan temperamen dan motivasi mereka.
Informan-informan ini digambarkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, birokrat, guru, tukang ojek, kepala suku, kepala desa, hingga petani.”Materi dokumen ini menyingkap bahwa pemerintah Indonesia menjalankan sebuah jaringan mata-mata dan informan di Papua dalam skala target dan jangkauan yang mengejutkan,” tulis The Canberra Times.
Dokumen Bocor Bukan Ancaman
Terkait bocornya 19 dokumen Kopassus oleh Fairfax Australia seperti yang dilansir The Canberra Times, TNI sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, bukan ancaman berarti bagi keutuhan NKRI.
“NKRI akan tetap utuh dan sama sekali tidak terpengaruh dengan bocoran dokumen tersebut. Namun, kami masih memeriksanya. Dan kita semua harus bersama-sama ikut memeriksanya,” kata Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen Erfi Triassunu, Senin [15/8].
Kelompok yang sengaja membocorkan itu, kata Pangdam, adalah pihak yang menginginkan atau menunjukan TNI dalam kondisi rapuh. “Yang jelas NKRI tetap utuh dan bocoran itu bukan ancaman yang berarti,”imbuhnya.
Pangdam mengakui sudah mengetahui tentang bocoran dokumen itu, namun belum bisa menjelaskannya. “Periode itu saya belum menjabat Pangdam, jadi detailnya belum saya ketahui, tapi kami terus memeriksanya,” tukas jenderal bintang dua itu.
Mengenai eksistensi kelompok separatis Papua Merdeka, Pangdam mengatakan, mereka masih terus bergerilya dan TNI terus melakukan pengejaran terhadap mereka, karena kerap mengacau. “Kami kejar mereka, sebab selalu mengganggu masyarakat bahkan menembaki aparat. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak, dan kami tetap berupaya merangkul mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI, dengan melakukan berbagai pendekatan salah satunya menggelar bakti sosial,”ucapnya.
Ia juga mengajak media untuk turut menyelidiki dokumen yang bocor itu. Sebab, rongrongan terhadap NKRI bukan hanya tanggung jawab TNI semata tapi juga seluruh warga Indonesia termasuk media. “Ini tanggung jawab kita semua, mari kita sama-sama mengungkapnya,” kata Pangdam.
Sebelumnya, The Canberra Times menulis soal bocornya dokumen TNI. Dokumen bertahun 2006-2009 itu adalah laporan analisis detail tentang anatomi gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, serta orang-orang yang dicurigai memberikan dukungan dan simpatinya kepada mereka.
Laporan itu menggambarkan pengawasan ketat yang dilakukan oleh intelijen Kopassus di Papua terhadap orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gerakan separatis, orang-orang asing yang dicurigai mendukung gerakan ini, termasuk mengawasi turis-turis asing yang berkunjung ke sana.[bel/vvn]
Written by Bel/VVN/Papos
Tuesday, 16 August 2011 00:00
Papua Merdeka News 
Leave a comment