Situasi Papua Diusulkan Dibahas di Rapat Muspida

JAYAPURA – Acara buka puasa bersama yang dilaksanakan berbeda dari acara pada umumnya, Jumat (19/8) digelar oleh AlDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua). Bertempat di sekretariatnya di Padang Bulan, acara buka puasa bersama dilaksanakan dengan melakukan diskusi lepas, yang mengundang sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Sekjen PDP (Presidium Dewan Papua) Taha Alhamid, juga Wakil Ketua Komisi A DPRP Wenan Watori. Dalam diskusi yang memunculkan berbagai macam persepsi tentang situasi yang belakangan cukup meresahkan masyarakat di sejumlah daerah di Papua, terutama di Kota Jayapura, mengerucut pada usulan digelarnya pertemuan di DPRP dengan mengundang semua unsur Musyawaran Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Papua. “Tentunya untuk membahas situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dengan mengundang Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda, Gubernur, MRP termasuk LSM,” ungkap Wenan Watori saat ditemui Bintang papua disela-sela istirahat usai diskusi.

Yang mana, kepada LSM yang terlibat dalam diskusi, antara lain Kontras, BUK, AMPTPI, dan sejumlah LSM lainnya diminta merumuskan juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 2 Agustus.

Terkait situasi yang berkembang, menurut Wenan Watori mengatakan bahwa situasinya sudah semakin serius yang harus dimintakan jawaban dari aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri. “Saya pikir kita haru segera mengambil langkah, karena kalau dibiarkan akan merugikan berbagai pihak. Seperti missal, kemarin menjelang tanggal 2, semua toko tutup, anak-anak tidak sekolah. Itu kerugian ekonomi yang ditimbulkan luar biasa,” jelasnya.

Sehingga pembicaraan dalam bentuk diskusi di Sekretariat AlDP tersebut didukungnya. “Saya pikir usul saya kongkrit, teman-teman kumpul data yang disanding berita lewat media kemudian kita kumpul untuk bicara. Sehinga bisa kita lihat trend-nya kearah mana ini,” ujarnya yang menambahakan juga harus didukung data-data primer dari masyarakat.

Berbagai pemikiran dalam diskusi, seperti situasi yang belakangan terjadi adalah diciptakan dengan berbagai motif, baik itu ekonomi maupun politik, maupun aktor yang bermain, juga target yang akan dicapai terkait penciptaan situasi tersebut. “Pemikiran saya target akhirnya adalah pengiriman 30 ribu pasukan ke papua pada 2014 nanti,” ungkap Ketua Umum AMPTPI, Markus Haluk dalam diskusi yang dihadiri sejumlah LSM yang aktif bergerak dalam pembelaan HAM, termasuk Komnas HAM Perwakilan Papua.(aj/don/L03

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:01
BintangPapua.com