Tolak Kongres Dinilai Wajar

JAYAPURA – Meski mendapat penolakan dari Forum Komunikasi Putra-putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat, karena khawatir bisa menimbulkan disintegrasi bangsa, namun panitia Kongres II Rakyat Papua sepertinya tidak akan terpengaruh dengan penolakan tersebut. Mereka tetap yakin kongres ini akan dibuka Senin (17/10). Sebab menurut pihak panitia, kongres ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, dimana kongres ini sebagai momen untuk melakukan dialog politik bagi orang Papua yang berada di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu sebagaimana diungkapkan Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP) mewakili kepemimpinan kolektif Papua, saat menggelar jumpa pers di Kantor DAP Waena, Rabu (12/10). Sehingga, pihaknya menilai sebagai satu hal yang wajar bila ada yang menyatakan menolak, atau tidak setuju digelarnya kongres tersebut.

“Itu hak mereka, yang di luar sistem itu hak mereka, yang penting kita tidak saling bersinggungan. Adanya dua pihak yang berlainan, ini tugas pemerintah untuk bisa mengakomodir semuanya,” jelasnya saat ditanya terkait penolakan maupun kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa Kongres III nanti akan mengarah ke disintegrasi bangsa.

Menurutnya yang tidak boleh adalah melarangnya. “Karena itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” tegasnya.

Dikatakan bahwa apa yang dikatakan pihak yang tidak setuju, mungkin benar. Dan apa yang menjadi pendapat pihak yang setuju atau mendukung, juga benar. Karena, menurutnya kebenaran tersebut adalah relatif.

“Yang absolut itu hanya dari Tuhan. Antara dua kebenaran ini mustinya ketemu pada titik yang bisa mengakomodir keduanya. Saya senang itu,” ujarnya.

Terkait undangan terhadap sejumlah tokoh di luar negeri, menurutnya belum ada kejelasan tentang kepastian kehadirannya. “Kendalanya itu diantaranya ada yang visa, uang dan faktor keamanan maupun factor lain itu bisa saja,” jelasnya.

Pro kontra terhadap penyelenggaraan Kongres, menurutnya belum merupakan hambatan yang berarti bagi panitia. “Hambatan yang ada hanya dari pihak Polisi, karena panitianya diminta identitas berupa KTP, untuk bisa terbit STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan ),” jelasnya.

Terkait tempat penyelenggaraan, menurutnya direncanakan akan dilangsungkan di Auditorium Uncen. Namun, menurut Ketua Panitia, Selpius Bobii hal itu juga masih dalam tahap loby kepada pihak pengelolanya.

Dalam himbauannya, Forkorus menyatakan bahwa tidak ada pemalangan dan pemungutan serta penagihan apapun di Kota Jayapura dan sekitarnya yang dilakukan siapapun dengan mengatasnamakan Kongres ke-III Papua.

“Bila terjadi dan terindikasi segera laporkan kepada pihak yang berwajib/keamanan setempat,” ungkapnya dalam salah satu poin himbauan yang dikeluarkannya.(aj/don/l03)