Kongres Rakyat Papua III Undang Menkopolhukam

SENTANI – Rencana Kongres Rakyat Papua III yang rencananya akan digelar mulai 16 Oktober besok terus dimantapkan. Hingga kemarin pihak penyelenggara masih terus berkoordinasi agar agenda yang melibatkan ribuan masyarakat adat dari daerah-daerah ini bisa berjalan dengan lancar.

Meski pemantapan terus dilakukan, namun untuk lokasi kongres sendiri panitia belum bisa menyebutkan secara pasti. “Kepastian tempat atau lokasi kongres masih diusahakan,” ujar Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboi Sembut yang dihubungi Cenderawasih Pos siang kemarin.

Dkatakan, awalnya ada niat untuk menyelenggarakan kegiatan akbar tersebut di Auditorium Uncen, namun pihak pengelola mengaku trauma dengan agenda KPP lalu yang sempat terjadi pelemparan-pelemparan. Panitia juga tengah meloby untuk menggunakan GOR Cenderawasih maupun Hotel Sentani Indah, namun jika tempat-tempat tersebut gagal, maka alternatif lainnya adalah lapangan Theys di pertigaan Bandara Sentani.

“Belum ada kepastian akan menggunakan yang mana. Sabtu besok (hari ini) baru bisa diketahui karena panitia sedang mengusahakan. Daruratnya ya pakai lapangan Theys,” kata Forkorus.
Ia menjelaskan bahwa agenda di tanggal 16 nanti hanyalah ibadah pembukaan dan materi inti baru akan disampaikan pada 17-18 Oktober, sedangkan tanggal 19 Oktober penutupan kongres.
Untuk materi dalam kongres itu, Forkorus mengatakan bahwa ada undangan yang disampaikan kepada Menkopolhukam, tapi entah siapa yang datang nantinya belum diketahui. Selain itu ada pemateri dari kelompok LSM, kaum perempuan maupun pemuda.

Tentang kelompok lain termasuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang kabarnya tak sepenuhnya menyetujui kegiatan ini Forkorus tak menampik hal tersebut. Ia membenarkan bahwa ada beberapa orang di PDP yang tak setuju diadakan kongres, namun mantan guru dan pengawas sekolah ini mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan ia sendiri tak ingin mempersoalkan itu. Baginya siapa saja boleh menyampaikan pendapat asal tidak disertai dengan tindakan yang melanggar hak manusia itu sendiri.

“Itu biasa dalam pesta demokrasi. Kami tidak bisa melarang orang berbicara. Kebenaran itu relatif,” ujar Forkorus diplomatis.

Menurutnya jika PDP tidak setuju, tentunya itu merupakan pendapat yang perlu dijadikan masukan, namun yang jadi persoalan di sini adalah kongres merupakan keinginan rakyat banyak dan berada di tangan Bangsa Papua. Jadi tidak tepat jika mengkalim salah satu pihak, sementara ada banyak pihak lain yang menginginkan. “Tapi tak semua anggota PDP dan hanya beberapa orang saja. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk menyatukan pendapat,” tambahnya.
Tentang beberapa hari terakhir terlihat truk-truk yang mengangkut Penjaga Tanah Papua (Petapa) dengan jumlah lebih dari 100 orang yang nampak hilir mudik, Forkorus membenarkan bahwa ada 11 truk dan 3 bus yang sering melintas dari Sentani hingga Jayapura, namun tujuannya adalah mengantarkan para Petapa ini untuk pulang. “Petapa memang ada yang kami arahkan untuk membersihkan lapangan Theys dan pulangnya kami coba mengantarkan. Kan ada yang tinggal di Hamadi hingga Dok IX,” bebernya.

Saat ini, pihaknya masih terus menunggu mengalirnya massa dari daerah-daerah. “Ada beberapa daerah yang sudah tiba di Jayapura di antaranya Mamta, Jayapura, Sorong, Biak, Serui dan Wamena. Masih ada beberapa daerah yang segera tiba,” imbuhnya.

Sementara menyangkut soal izin yang dikeluarkan oleh polisi, Kabag Ops Polres Jayapura, Kompol Hapri mengakui bahwa informasi tentang akan digelarkan Kongres Papua telah diketahui namun hingga tadi malam pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut rencana kegiatan tersebut. “Kami memang telah diberitahu soal rencana kongres ini tapi masih simpang siur apakah dilakukan di Sentani atau di Abe atau di Jayapura, tapi hingga sekarang saya belum menerima surat apapun dari pihak penyelenggara,” ujar Hapri tadi malam.

Sementara itu, gelombang penolakan atas rencana Kongres Rakyat Papua (KRP) III itu kembali bermunculan. Jika sebelumnya penolakan itu dilontarkan oleh Gerakan Pemuda Merah Putih (GMP) Provinsi Papua dan Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera) Papua, kali ini penolakan tersebut datang dari Organisasi Masyarakat Pancasila Sejati (OMPS) Papua .

Ketua OMPS Jeffry Warisu, dalam jumpa persnya di rumah makan Maranli Abepura, mengatakan KRP III kurang tepat, karena KRP bukan sebenarnya melainkan permainan politik yang mana masyarakat yang di datangkan dari daerah-daerah untuk ikut serta dalam kegiatan KRP III ini hanya diperalat dan menjadi kuda politik dengan upah nasi bungkus dan uang rokok saja, namun sebetulnya mereka dijadikan pion dalam percaturan politik .

“Kami melihat bahwa KRP III ini digelar pada saat menjelang pemilukada berarti ini jelas bahwa ada sesuatu hal dibalik ini semua, yang mana KRP III ini hanya digelar dengan tujuan politik yaitu masih ada separatis politik yang mengobok-obok roda pemerintahan,”ungkapnya Jumat (14/9)
Lebih lanjut Jeffry mengungkapkan KRP III ini sebaiknya diwujudkan dengan baik dan jangan hanya asal-asalan, yang mana KRP III ini dinilai asal-asalan sehingga ini hanya dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga kesimpulannya mayoritas masyarakat Papua menolak KRP III karena tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan rakyat Papua.

Sementara itu, Forum Generasi Muda Trikora Papua Republik Indonesia (FGMTP) RI Papua, DPD FKP5 Irian Barat dan LMP Papua serta BMP RI berpendapat bahwa agenda Kongres Rakyat Papua III hanya akan mencederai tatanan kehidupan sesama suku – suku di Papua, juga sesama suku dari nusantara lainnya di Tanah Papua yang selama ini berjuang bersama membangun tanah Papua sejak 1 Mei 1963 Papua masuk dalam NKRI.

Olehnya itu beberapa elemen massa ini menyatakan sikap menolak kongres itu. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Ketua FGMTP RI Perwakilan Papua, Izaak S.Karubaba. “Pertama, FGMTP RI Papua, DPD FKP5 Irian Barat dan LMP Papua serta BMP RI adalah anak–anak Adat Tanah Papua yang tidak sepaham dan menolak dengan tegas pelaksanaan Kongres Papua III di Jayapura yang di jadwal pada Tanggal 16 – 19 Oktober 2011 yang mana jelas – jelas hanya dapat menghancurkan tatanan kesukuan Adat Asli Papua juga hanya mementingkan kelompok tertentu, dan merugikan rakyat Papua secara menyeluruh oleh karena itu kami menghimbau agar Kongres Papua III perlu dibubarkan secara tegas oleh aparat keamanan TNI / POLRI, apabila kegiatan tersebut dipaksakan terlaksana,” tuturnya.

Beberapa elemen tersebut menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan kekerabatan serta menjaga keharmonisan diantara sesama suku – suku Asli Papua biar tidak terkontaminasi atau terprovokasi dengan informasi yang sengaja di hembuskan dengan menjanjikan hal – hal yang kurang bertanggungjawab.

“Kami juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh generasi muda adat Papua agar segera satukan barisan dan mengawal pembangunan nasional yang diawali saat ini di seluruh Tanah Papua dengan mempersipakan masyarakat secara menyeluruh menuju pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2011-2016,” paparnya.

Sementara Ketua LMP Papua, Nico Mauri, S.Th, menandaskan, siapapun dia yang membuat negara di dalam negara adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Pasalnya Belanda telah mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan NKRI.

Ditegaskannya, pada prinsipnya NKRI sudah merupakan harga mati bahwa NKRI itu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu selaku anak bangsa harus merapatkan barisan untuk mengamankan NKRI dari segala ancaman juga mengawal otsus agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan harapan semua orang.

Sementara itu, Sekretaris Umum, FGMTP RI Papua, Berth ST.Wairara, menyatakan, setiap orang dalam membicarakan Papua, hendaknya jangan hanya berdasarkan cerita-cerita tapi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Dan secara sah, Papua adalah bagian dari NKRI. Ini terbukti sejak NKRI merdeka, nasib Papua telah dibicarakan sejak 19 Desember 1945.

Dalam perjalannya Papua bertekad bulat untuk menggabungkan diri dengan NKRI, yang telah turut diperjuangkan oleh orang-orang Papua sejak saman Hindia Belanda. Dimana dapat dilihat dari berbagai rentetan sejarah perjuangan yang ada, yang hingga akhir adanya Pepera itu.
Senada dengan itu, Sekjen BMP RI Perwakilan Papua, Yonas Nusi, mempertanyakan, apakah benar kongres DAP itu berbicara mengenai kultur Papua. Kalau berbicara mengenai kultur, kenapa sampai sekarang ini Perdasus mengenai kultur Papua hingga saat ini belum dibuat. Dan juga kenapa pihaknya tidak diundang untuk ikut dalam kongres dimaksud.

Dengan melihat dari materi kongres DAP itu, pihaknya menilai bahwa kongres itu bukan berbicara mengenai kultur Papua melainkan merupakan sebuah konsultasi politik yang dibuat dan dibangun. (ade/ado/nls)