3000-an Eks TPN/OPM Menjadi Ancaman?

JAYAPURA- Ribuan eks TPN/OPM yang sejak puluhan tahun lalu menyeberang ke Negara tetangga Papua New Guinea (PNG), kini kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kembalinya warga Papua yang selama orde baru dicap sebagai separatis, karena merasa tanah kelahirannya sudah aman, dan jauh lebih baik dibanding Negara tempat mereka mengungsi, terutama sejak otonomi khusus diberlakukan. Namun, mereka berpotensi menjadi ancaman, karena tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. ‘’ Ada sekitar 3000-an eks TPN/OPM asal PNG yang kembali ke NKRI dalam tiga tahun terakhir, mereka saat ini tersebar di 8 distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua New,’’ujar Redison Manurung Kepala Badan Perbatasan dan Kesbangpol Linmas Kabupaten Pegunungan Bintang, Jumat 28 Oktober. Lanjutnya, dari identifikasi yang dilakukan, alasan para eks TPN/OPM itu kembali, karena menganggap Papua sudah aman dan jauh lebih maju terutama sejak otonomi khusus diberlakukan. ‘’Dulu mereka lari ke PNG, karena merasa Papua tidak aman, tapi sejak otonomi khusus diberlakukan, mereka melihat perkembangan sangat pesat dan menjanjikan serta bisa mensejahterahkan. Dan mereka berharap bisa ikut merasakan, sehingga memutuskan pulang,’’kata dia.

Namun, sambungnya, mereka hingga kini belum memiliki pekerjaan serta tempat tinggal, dan hanya selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah dengan mengajukan proposal. ‘’Hampir setiap saat mereka membawa proposal meminta bantuan dana ke pemerintah, sementara yang diberikan hanya bisa untuk keperluan sesaat, karena anggaran pemerintah kabupaten sangat terbatas,’’ucapnya.

Jika kondisi ini terus menerus berlangsung, pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang akan kewalahan, sementara jika permintaan para eks TPN/OPM itu tidak dipenuhi bisa menimbulkan dampak social. ‘’Mereka bisa menjadi ancaman, jika tidak segera ditangani dengan baik,’’ singkatnya.

Menurut Redison, langkah-langkah yang sudah dipersiapkan pihaknya dalam menangani Eks TPN/OPM itu, berencana menyiapkan perumahan bagi mereka, serta lahan untuk digarap. ‘’Upaya kami masih sebatas merencanakan, membangun perumahan bagi mereka, seperti yang pernah dilakukan Menko Kesra dijamannya Aburizal, tapi terkendala anggaran yang sangat terbatas,’’imbuhnya.

Untuk melakukan identifikasi terhadap eks TPN/OPM itu, pihaknya juga masih kesulitan karena keterbatasan sarana dan prasarana. ‘’ Mereka memang tersebar di 8 distrik, tapi yang paling banyak di Distrik Batom yang berbatasan langsung dengan PNG, sementara untuk menjangkau kesana hanya bisa menggunakan pesawat, karena belum ada akses jalan,’’terangnya.(jir/don/l03)