Pemerintah Selandia Baru Larang Benny Wenda Berbicara Di Parlemen Selandia Baru

Jayapura – Demokrasi di Selandia Baru diragukan oleh kelompok pendukung perjuangan Papua Barat. The Australia West Papua Association (AWPA) mengkhwatirkan kehidupan demokrasi di Selandia Baru, sebab negara ini melarang pemimpin Papua Barat, Benny Wenda untuk berbicara di Gedung Parlemen Selandia Baru.

Joe Collins, juru bicara AWPA, menyebutkan pelarangan ini adalah kali kedua Pemerintah Indonesia mencoba untuk memblokir masalah Papua Barat, hanya dalam waktu satu minggu.

“Ini adalah kali kedua. setelah film dokumenter tentang Papua yang berjudul “Goodbye Indonesia,” diputar di Aljazeera TV, Pemerintah Indonesia meminta Aljazeera untuk menempatkan sudut pandang resmi Indonesia dalam film dokumenter tersebut. Aljazeera menanggapi tekanan dari Pemerintah Indonesia dengan menambahkan komentar dan tanggapan oleh Pemerintah Indonesia pada akhir film.”

sebut Joe Collins dalam media releasenya yang dikirimkan kepada tabloidjubi.com, Sabtu (9/2).

Larangan dari pemerintah Selandia Baru ini, telah membuat sebagian masyarakat Australia dan Selandia Baru sendiri meragukan demokrasi di negara tersebut. AWPA menduga larangan ini ada kaitannya dengan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru yang ditandatangani tahun lalu.

“Dan sekarang kita lihat Pemerintah NZ juga tunduk pada tekanan dari Pemerintah Indonesia dengan tidak memungkinkan Benny Wenda untuk berbicara di Gedung Parlemen. Sepertinya perdagangan telah mengalahkan hak asasi manusia.”

sebut Joe Collins. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, February 10th, 2013 | 11:12:07, TJ