Jaringan solidaritas West Papua buka desk baru di Selandia Baru

Auckland, Jubi – Akibat kuatnya jaringan solidaritas akar rumput, sebuah desk khusus untuk West Papua telah dibuka di Selandia Baru.

Desk itu secara resmi dibuka Senin malam (11/6/2018) di Auckland, oleh salah satu pemimpin Partai Hijau, Marama Davidson, dan rekan anggota parlemennya, MP Golriz Ghahraman.

Menurut Davidson, desk itu akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, menjadi tuan rumah tamu-tamu internasional, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seputar aspirasi kemerdekaan Papua dan pelanggaran HAM di sana .

“Desk ini didirikan untuk menyediakan ruang khusus bagi aktivis dan gerakan masyarakat sipil lainnya, yang mendukung kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri Papua,” jelasnya.

Davidson menerangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, delegasi Pasifika dan Māori yang kuat mulai terlibat dalam advokasi isu West Papua, dengan menggunakan keterampilan mereka dalam menggerakkan masyarakat ‘untuk menjangkau keluarga-keluarga awam untuk memperoleh solidaritas mereka’.

Pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya sedang menangani persoalan pelanggaran HAM historis di Papua, dan telah mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil Papua.

Namun Davidson menyesalkan bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di Papua, menimbulkan kekhawatiran masyarakat Selandia Baru.

Desk ini berlokasi di kantor serikat buruh First Union di Onehunga, dan akan dijalankan secara sukarela oleh West Papua Auckland dan anggota-anggota jaringan solidaritas lainnya.

MP Davidson mengakui bahwa solidaritas terhadap West Papua adalah isu sensitif bagi negara Indonesia yang presidennya, Joko Widodo, baru saja mengunjungi Selandia Baru pada Maret lalu.

Masalah Papua tidak banyak dibicarakan dalam diskusi presiden tersebut dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. Pertemuan itu berfokus pada perkembangan hubungan perdagangan antara kedua negara.

Davidson menambahkan bahwa perjanjian perdagangan cenderung mengecilkan isu-isu HAM. (RNZI)