Otsus Dinilai Gagal Karena Komitmen Gubernur dan Bupati Kurang Ditulis oleh redaksi binpa Selasa, 03 Agustus 2010 15:18 Jayapura—Berbeda dengan yang sering diungkapkan sejumlah tokoh ataupun kelompok masyarakat termasuk LSM di Kota Jayapura, pandangan tentang kegagalan Otsus dari kacamata seorang Kepala Distrik di wilayah Pedalaman, terutama di Pegunungan Tengah Papua. Seperti diungkapkan oleh Kadistrik Tigibarat Fransiskus IGN Bobii, bahwa komitmen Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten beserta instansi teknisnya dalam membangun kampung yang menjadikan masyarakat berpikiran bahwa Otsus gagal. ‘’Kalau pemerintah di tingkat distrik dan kampung itu tinggal ikut apa yang dikatakan Gubernur dan Bupati atau Walikota. Intinya itu pada komitmen Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih berkomitmen membangun wilayah perkampungan di Papua,’’ jelas Kadistrik yang juga sempat berkecimpung dibidang jurnalisme tersebut. Dicontohkan, bahwa pembagian dana di perkotaan dengan di wilayah kampung di pedalaman yang berbeda sebagai satu ketidak adilan yang diterima. ‘’Karena nilai uang di perkotaan dan daerah-daerah pesisir pantai berbeda dengan di daerah pedalaman. Terutama seperti di Distrik Tigi Barat yang saya pimpin sekarang,’’ lanjutnya. Namun demikian, pada prinsipnya ia tidak sepakat jika Otsus harus dikembalikan. ‘’Justru dengan Otsus itu kita lihat tabungan masyarakat di Bank maupun Koperasi saat ini rata-rata meningkat tajam. Bahkan ada yang sudah punya mobil. Dia bukan pegawai tapi masyarakat biasa,’’ jelasnya. (aj) ====== Selasa, 03 Agustus 2010 16:36 Tuntutan Referendum Minta Disikapi DPRP Didesak Gelar Sidang Istimewa JAYAPURA—Pemerintah pusat dinilai lambat menanggapi tuntutan aspirasi penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang berkali kali disampaikan massa MRP kepada DPRP. Terkait dengan itu, DPRP didesak segera mengelar sidang istimewa guna mengakomodir tuntutan referendum ulang bagi rakyat Papua pada tahun 2010 dan peralihan negara RI kepada Negara Republik Papua Barat tanpa syarat dalam pengawasan Dewan Keamanan PBB pada tahun 2010, serta membentuk Tim 10 guna menyampaikan aspirasi referendum Papua Barat untuk tatap muka bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian Siaran Pers yang disampaikan Forum Rekonsiliasi Para Pejuang Republik Papua Barat Merdeka Politikal Tapol-Napol/OPM-TPN/RWP ditandatangani Filep Karma, Buchtar Tabuni (Penanggungjawab) serta Juru Bicara Saul J Bomay yang diterima Bintang Papua di Jayapura, Selasa (3/8). Forum Rekonsiliasi Para Pejuang Republik Papua Barat Eks Tapol-Napol/OPM-TPN RWP juga menyampaikan sikap politik antara lain. Pertama, prinsip perjuangan bangsa Papua untuk memisahkan diri dari NKRI mempunyai jaminan hukum yakni deklarasi PBB tentang hak penduduk asli (masyarakat pribumi) adalah sebuah deklarasi yang disahkan Majellis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (MU PBB) dalam sidang ke-61 di Markas Besar PBB di News York 13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individu dan kolektif para penduduk (pribumi) dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan isu isu lainnya. Deklarasi ini juga menekankan hak mereka untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi dan hak mereka akan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap penduduk asli, dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka serta hak mereka untuk tetap berada dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Kedua, piagam MU PBB pasal 15 dan 14 tanggal 14 Desember 1960-an mengenai jaminan dan pemberian dan kemerdekaan kemerdekaan kepada rakyat wilayah wilayah jajahan atau penghapusan dekolonisasi dunia. Ketiga, pembukaan UUD 1945 alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa ….oleh sebab itu maka bangsa Papua mempunyai hak hak untuk menentukan nasib sendiri/merdeka dan berdaulat penuh diatas tanahnya sendiri. Keempat, pada prinsip bangsa Papua sudah menolak Otsus pada 28 Maret 2001 serta sudah kembalikan Otsus pada tanggal 12 Agustus 2005 dan itu sudah final secara hukum dan kini hal yang sama lagi kita kembalikan Otsus untuk kedua kalinya kepada DPRP sesuai dengan sidang paripurna MRP sudah dikembalikan pada 18 Juni 2010. Kelima, suara korban Daerah Operasi Militer (DOM) TNI/Polri di Papua mendesak kepada elite lit politik yang berstatus orang Irian (bukan bangsa Papua) yang terlibat dalam tim penyusun Draf Otsus agar segera mengakui kegagalan Otsus dan berani mencabut pelaksanaan nya di Papua sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua permasalahan yang berdampak pada kegagalan implementasi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus secara menyeluruh di Tanah Papua sebagai suatu wujud pertanggungjawaban moral dan politik terhadap bangsa Papua. Keenam, satu pertanyaan untuk DPRP dan Gubernur Papua untuk menjawab apakah Otsus pertama hasil penolakan 28 Maret 2001 dan pengembalian Otsus 12 Agustus 2005 serta pengembalian yang kedua 18 Juni 2010 apakah sudah ada jawaban dari pemerintah pusat. Ketujuh, apabila belum ada jawaban dari pemerintah pusat maka kami rakyat bangsa Papua mendeak kepada DPRP, Gubernur Papua dan Papua Barat segera mengadakan sidang istimewa DPRP untuk mengakomodir tuntutan referendum ulang bagi rakyat Papua pada tahun 2010 ini juga DPRP dan Gubernur Papua bersifat memfasilitasi pembentukan Tim 10 yang independen untuk membawa agenda aspirasi referendum Papua Barat untuk tatap muka bersama Presiden dan kabinetnya di Jakarta. Kedelapan, penolakan SK No 14 Tahun 2010 oleh bangsa Indonesia melalui Mendagri tak mungkin menutup mata RI. Karena bangsa Papua melihat UU No 21 Tahun 2001 yang kami lihat sebagai produk hukum eligal mengingat penolakan rakyat Papua Barat terhadap UU tersebut pada 28 Maret 2001 dan pengembalian Otsus kepada negara 12 Agustus 2005 sudah final. Otsus sebagai kebijakan paksaan RI dari tahun 2010 telah gagal total. (mdc)

Rabu, 04 Agustus 2010 16:36 Polisi-OPM Baku Tembak, Puncak Jaya Mencekam JAYAPURA—Baku tembak antara Polisi dengan kelompok separatis OPM masih terus berlangsung di Jalan Uyuneri, tepatnya didepan SMU Negeri I Mulia Puncak Jaya Papua. Akibatnya, Situasi mencekam, masyarakat tidak ada yang berani keluar rumah. Kepala Distrik Mulia, Wanma, saat dihubungi via selulernya mengatakan, situasi saat ini di Kota Mulia masih tegang, karena aksi saling tembak antara kelompok bersenjata yang diduga kuat OPM dengan Polisi masihberlangsung. “Suasana mencekam, warga memilih mengamankan diri di dalam rumah,” ucapnya tadi malam. Suasana gelap di Kota Mulia akibat tidak adanya lampu penerangan jalan, dan warga hanya mengandalkan listrik tenaga Genset, kian membuat situasi sangat mencekam. Ditanya apakah ada korban yang tertembak, Wanma mengungkapkan, awalnya ia mendapat informasi, ada yang tertembak yakni penjaga kios bernama Ariel (26). Namun, kabar terakhir, tidak ada. “Saya masih melakukan cross cek mengenai korban yang tertembak, karena info yang beredar simpang siur. kebetulan Ariel bekas supir saya, saat ini masih mencoba menghubunginya,” ujarnya. Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono saat dikonfirmasi menyatakan, belum mendapat laporan resmi dari Puncak Jaya. “Saya masih mencoba menghubungi Polres Puncak Jaya,” ucapnya. Sebelumnya, salah seorang warga Mulia bernama Azis Matdoan mengungkapkan, yang tertembak adalah tukang ojek dan kemudian dilanjutka aksi saling tembak OPM dengan Polisi di Kotabru tepatnya disekitar Kantor Bupati Puncak Jaya. Sebelumnya Selasa (3/8) aksi kelompok separatis OPM terjadi di Kampung Karubate. Kendaraan Mitsubishi L200 yang ditumpangi Anep Murib, Kepala Distrik Mewoluk ditembaki dari jarak 20 meter. Tidak ada korban dalam peristiwa itu. Juru Bicara Polda Papua Kombes Wachyono saat dikonfirmasi Rabu 4 Agustus mengatakan, saat itu Kepala Distrik Mewoluk Anep Murib bersama keluarga hendak pulang kekediamannya di Kampung Ukulirik. Setibanya di tempat kejadian, ditembaki dari arah hutan. Kontan korban ketakutan dan menancap gas kendaraannya untuk menyelamatkan diri, serta kemudian melapor ke Pos Aparat Keamanan terdekat. ‘’Tembakan datang dari semak-semak dan diperkirakan jaraknya 20 meter, korban berhasil lolos dari aksi itu,’’ujarnya. Mendapat laporan, malam itu juga, Polisi melakukan penyisiran namun tidak berhasil menangkap pelaku karena situasi yang gelap dan medan yang sulit. ‘’Anggota kami langsung menyisir dan hingga kini masih berlangsung,’’ tandasnya. Tidak ada korban pada kejadian itu, tapi korban dan keluarga saat ini sedang dimintai keterangan oleh penyidik Polres Puncak Jaya. Dari sejumlah bukti yang ditemkan di TKP, kata Wachyono, pelaku diduga keras adalah kelompok separatis OPM dibawah komandan regu Marunggen. Sementara itu Wakapolres Puncak Jaya Jefry Dian saat dikonfirmasi menyatakan, saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP. ‘’Maaf ya kami masih sibuk olah TKP, nanti bisa dihubungi lagi,’’ucapnya. Aksi separatis OPM di Puncak Jaya terus berlanjut, meski Kapolda Papua Irjen Bekto Suprapto mengklaim situasi sudah membaik pasca penambahan personil Brimob sebanyak 1 SSK. (jir)

Kepada para pejuang, perjuangan lewat demonstrasi dan operasi gerilya memang perlu ditingkatkan. Upaya diplomasi luar negeri sudah memasuki tahapan menentukan, kegiatan di dalam negeri perlu digiatkan.