JUBI — Sekertaris Dewan Adat Muara Tami, Hanock Rollo, mengatakan sejumlah kampung diperbatasan RI-PNG, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, masih membutuhkan berbagai sentuhan pembangunan dari pemerintah.
"Sebagai salah satu pengurus Dewan Adat Muara Tami, ia patut meneruskan suara warga beberapa kampung yang ada di perbatasan RI-PNG," katanya kepada JUBI di Jayapura, Jumat (20/8).
Menurutnya, sentuhan pembangunan yang diinginkan seperti kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan di setiap kampung, adanya koperasi yang menunjang ekonomi keluarga dan kampung, akses transportasi berupa jalan dan angkutan, bantuan pembangunan perumahan rakyat, pembangunan pasar rakyat di perbatasan yang belum rampung, dan berbagai sentuhan lainnya untuk mempercepat pembangunan. "Kami juga butuh berbagai pembangunan seperti pembangunan perumahan rakyat dan kemudahan akses transportasi," katanya.
Distrik Muara Tami adalah distrik di Kota Jayapura yang langsung berbatasan dengan PNG, yang memiliki dua kelurahan dan enam kampung.
Ia menjelaskan bahwa kampung yang sangat membutuhkan berbagai sentuhan serta bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu Holtekamp, Koya Tengah, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Skouw Sae dan Moso yang berdekatan dengan negara tetangga Papua New Guinea.
"Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur sudah sangat maju selain enam kampung yang ada," katanya.
Sementara itu, kepala kampung Moso, Charles Wepafoa juga mengatakan hal yang sama terkait pembangunan dikampugnya.
Charles menambahkan selain akses jalan masuk yang belum diaspal, jembatan yang menghubungkan kampungnya dengan jalan utama putus diterjang banjir. "Selain itu, sekolah dasar yang ada di Moso belum ada guru tetap," ungkapnya.
Menurutnya sudah dua kali sejak beberapa tahun terakhir ini, ia dan warganya dibantu oleh TNI yang bertugas di perbatasan membangun jembatan gantung darurat untuk akses masuk ke kampung. "Kami juga butuh guru untuk mengajar di sekolah,"
Leave a comment