Forkorus Kesal, AS dan Australia Dukung NKRI

Jumat, 07 September 2012 21:15, http://bintangpapua.com

JAYAPURA – Ketua Dewan Adat Papua( DAP) Forkorus Yoboisembut yang menyatakan dirinya sebagai Presiden Federasi Republik Papua Barat menyatakan penyesalan mendalamnya terhadap pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Ny. Hilari Clinton yang menyatakan bahwa Papua Barat bagian integral dari NKRI.

Pernyataan Menlu AS ini terungkap saat melakukan kunjungan ke Indonesia dan menemui Menteri Luar Negeri Indonesia, Mr. Natalegawa dan Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono 3 September 2012 lalu.

Pernyataan Hilary Clinton bahwa Papua Barat bagian integral Indonesia telah diberitakan juga oleh Voice Of Amerika pada 4 September 2012.

Forkorus Yoboisembut menyatakan penyesalannya juga kepada Perdana Menteri Australia Mr. Bob Carr yang juga menolak kemerdekaan Bangsa Papua Barat di Negeri Papua Barat. Menurut dia selama ini Pemerintah Australia dinilai kritis terhadap penegakan hak asasi manusia di Papua bahkan Perdana Menteri Australia menyatakan Australia tidak akan mendukung ide Papua sebagai sebuah negara berdaulat seperti dinyatakan Perdana Menteri Carr di Sidney, Minggu, 2 September 2012 sesuai pemberitaan TV Sky News dan pemberitaan Bintang Papua pada 3 september 2012.

Carr menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar benar menghancurkan hubungan Australia- Indonesia. Carr juga mengakui, Papua tak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan akan kembali mempersulit posisi Australia yang dipastikan akan terkena dampak bila Papua Merdeka. Pernyataan Forkorus Yoboisembut ini disampaikanya dalam jumpa pers oleh Markus Haluk, Jumat( 7/9) di Perumnas I Waena Jayapura.

Pernyataan Forkorus yang disampaikan kembali Markus Haluk dalam jumpa pers dengan wartawan, menyatakan pernyataan Mr. Bob Carr sangat berlebihan. Carr dianggap lupa bahwa bangsa Papua sejak leluhur mereka telah mampu bertahan hidup dengan memelihara alam Papua secara tradisional sampai dengan pihak luar negeri mendatangi pulau Papua dan menjadikannya tanah jajahan.

Dalam pernyataan penyesalannya yang dibacakan Markus Haluk, dia menilai, pertama, pernyataan itu sangat merendahkan martabat harga diri rakyat Bangsa Papua Barat. Kedua, pernyataan seperti itu telah memberikan garansi atau jaminan kepada Pemerintah Indonesia untuk terus melakukan operasi militer di seluruh tanah air Papua Barat, dalam mempertahankan aneksasi tanah air Papua Barat, akibatnya akan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai jenis dan bentuk seperti yan terjadi sejak 1962 hingga kini. Hal itu berarti tak sadar dan tak langsung Pemerintah Australia dan Pemerintah Amerika Serikat telah ikut melakukan perbuatan atau tindakan pelanggaran HAM diatas tanah air bangsa Papua Barat.

Ketiga, pernyataan itu telah membuat kami bangsa Papua Barat tak merasa aman, nyaman, damai sejahtera lahir dan batin, sebab pernyataan itu mengancam HAM manusia Papua dimasa lalu, kini dan mendatang. Keempat pernyataan itu menunjukkan adanya suatu sistim perserikatan penjajahan yang tak nampak di dunia( The Fact of the invisible union of colonial in the world).antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia dan Amerika Serikat diatas tanah air dan bangsa Papua di negeri Papua bagian barat.

Kelima, Pernyataan seperti itu mem perlihatkan pemaksaan kehendak dengan mengedepankan kekuatan kekeuasaan secara diktator, berarti Pemerintah Indonesia, Australia dan Amerika Serikat telah berperilaku diskriminatif terhadap azas azas demokrasi dan nilai nilai hak asasi manusia bangsa Papua, serta mengabaikan prinsip prinsip hukum publik internasional hingga bangsa Papua dipaksakan menjadi bangsa Indonesia, hal ini dianggap sebagai akar permasalahan di atas tanah Papua bagian barat.

Namun demikian, bangsa Papua akan tetap terus berjuang secara damai dan demokratis serta menjunjung tinggi nilai nilai Hak Asasi Manusia dan hukum publik internasional untuk mempertahankan kemerdekaan negara bangsa Papua Barat, sebelum kami bangsa Papua menjadi termarjinal, minoritas dan punah diatas ngeri kami Papua Barat dari tindakan kejahatan aneksasi oleh pemerintah Indonesia. Ditengah rasa penyesalanya Forkorus juga menyampaikan sedikit rasa gembira tentang tekanan Hak Asasi Manusia dan dialog antara Bangsa Papua dan Bangsa Indonesia.

Akan tetapi Dialog bagi Bangsa Papua seperti dimaksudkan Forkorus adalah tentang Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Kedaulatan Bangsa Papua di Negeri Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011. Markus Haluk yang membacakan langsung pernyataan Forkorus dihadapan wartawan siang kemarin, didampingi Sekertaris III Dewan Adat Papua Wilem Rumaseb dan Imanuel M. Koyari dari Dewan Nasional Papua Barat yang juga ketua Komisi bidang Politik, hubungan luar negeri, kebangsaan dan Pemerintahan Negara Federasi Papua Barat.( Ven/don/l03)