JAYAPURA – Federasi Militan Mahasiswa Papua meminta pemerintah menuntaskan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini terjadi di tanah Papua, salah satunya yang menyebabkan tewasnya Ketua PDP, Theys H Eluay.
Menurut Presiden FMMP, Thomas CH, Sufii bahwa pada dasarnya mereka yang menyebabkan tewasnya almahrum Theys Eluay sudah diadili, namun kenyataannya para petinggi yang memberikan perintah untuk menghabisi Theys Eluay sampai saat ini masih bebas berkeliaran. “Sudah 12 tahun pasca dibunuhnya almahrum Theys Eluay, namun penegakan HAM di tanah Papua hingga kini masih berjalan di tempat,” ungkapnya dalam keterangan persnya di Prima Garden Abepura, Selasa, (16/10).
Hal lain yang menjadi sorotan pihaknya adalah agar DPRP membuat Perdasus dan DPRD Kabupaten/Kota Jayapura untuk membuat Perda untuk melindungi makam dan tugu almahrum Theys Eluay, karena terkesan makam dan tugu tersebut, terutama pada makam almahrum banyak baliho-baliho dan spanduk-spanduk yang dipasang dan dibentang di depan makam. Menurutnya, almahrum Theys Eluay merupakan tokoh sentral karismatik tradisonal yang menjadi panutan bagi seluruh rakyat Papua yang selama ini memperjuangkan ideologi kemerdekaan atas ketidakadilan selama ini yang dialami rakyat Papua, jadi semestinya almarhum Theys Eluay wajib dihargai.
“Kami minta juga ada regulasi untuk menggantikan nama Bandara Sentani dengan nama Bandara Internasional Theys Eluay. Soal rencana pemindahan Makam almahrum Theys Eluay kami minta jangan dipindahkan, karena almahrum Theys Eluay bukan milik keluarganya saja tapi milik seluruh rakyat Papua,” tandasnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan FMMP adalah persoalan otsus yang dinilai gagal, dan soal kehadiran Unit Percepatan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang tidak jelas programnya, yang pada dasarnya kehadiran UP4B memperpanjang sederetan masalah yang adai di tanah Papua bahkan menambah persoalan baru.
“Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, pembunuhan, intimidasi dan penjara, tapi hanya bisa diselesaikan dengan dialog/diplomasi,” pungkasnya.(nls/don/l03)
Rabu, 17 Oktober 2012 07:10, BintngPapua.com
Papua Merdeka News 
Bagaimana dengan pembunuhan Mako Tabuni, Arnold Ap, dll? Untuk Theys Eluaya sebenarnya Boy Eluay harus mengangkat kasus ini dan mengajukannya ke Komisi HAM PBB, karena sudah tersedia protokol untuk investigasi kasus seperti ini tersedia sejak lama, cuma persoalannya yang harus mengajukannya ialah anak, istri, ayah atau ibu kandung sendiri, walaupun dia pemimpin sebuah bangsa, karena menyangkut nyawa seseorang berlaku hubungan darah langsung.
Demikian juga dengan Mako Tabuni da Arnold Ap, semua anak-anak kandung, adik-kakak kandung, ibu-ayah kandung dapat mengajukan gugatan ke Komisi HAM PBB untuk dilakukan peninjauan kembali atas kasus-kasus pembunuhan dimaksud. Protokol sudah tersedia, mekanisme sudah tersedia, kantor ada, tinggal kita orang Papua, yaitu sanak, anak atau orang tua kandung yang harus dibantuk ioleh orang Papua lain untuk menggungat pembunuhan-pembunuhan dimaksud.
Yang kami ketehui selama ini, keluarga dan anak-anak Dortheys Hiyo Eluay tidak berani mengangngkat kasus ini, bagaimana dengan yang lain-lainnya?
LikeLike