Aktivis HAM Klarifikasi Berita Papua Sudah Sah Merdeka

Jayapura – Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Sebby Sambon mengatakan pernyataan Sekjen TPN-OPM, Anthon Tabuni yang menyatakan 1 Mei 2006 adalah proklamasi kemerdekaan Papua Barat yang sah sebagaimana dilansir media online suara pembaruan, Jumat (14/12) tidak benar.

“Papua belum merdeka. Jadi, kita belum bisa minta pengakuan dari negara lain dan mengusir Indonesia,”

kata Sebby kepada tabloidjubi.com via telpon, Jumat (14/12) sore.

Selain itu, melalui pesan pendeknya, Sebby menuturkan, dalam  pelantikan panglima tertinggi TPN-OPM yang dipercayakan kepada tuan Goliat Tabuni yang berlangsung di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, 11 Desember 2012, tidak pernah ada pernyataan  Goliat Tabuni yang menyerukan 1 Mei 2006 adalah hari proklamasi bangsa Papua Barat sehingga segera dilakukan peralihan kekuasaan dari Indonesia ke negara baru yang telah sah berdiri Negara Papua Barat, sebagaimana yang disampaikan oleh Anton Tabuni pada beberapa media masa. “Kami mau klarifikasi bahwa saat itu disana tidak ada pernyataan seperti ini, hanya pelantikan,” tuturnya.

Lanjut dia, tanggal 1 Mei 2006 belum diakui secara defacto dan de jure. Sementara masih diperjuangkan. Sebby menuturkan, memang kala itu pelantikan dihadiri masing-masing perwakilan TPN-OPM dari seluruh wilayah di Papua. Tak hanya pelantikan, pertemuan lain yang dilakukan oleh TPN-OPM di beberapa daerah juga dihadiri semua perwakilan daerah.

Pernyataan lain dari Anthon yang dibenarkan Sebby adalah semua elemen gerakan diminta bergabung dengan Goliat Tabuni. Terutama mereka yang bergabung diluar negeri. Kata dia, saat ini TPN-OPM telah berupaya untuk menyatukan orang Papua. Pelantikan itu bertujuan menyatukan seluruh elemen gerakan bergabung bersama TPN-OPM untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Papua barat.

Pernyataan kemerdekaan dan pengakuan negara Papua Barat, 1 Mei 2006 juga disampaikan Sekjen TPN-OPM, Anthon Tabuni saat menghubungi tabloidjubi.com via telpon. Anthon juga mengatakan, Jenderal Goliat Tabuni dilantik untuk mempertanggung jawabkan status politik Papua yang sudah dirampas Indonesia. Bertolak dari itu, Anthon meminta, Indonesia dan PBB memberi pengakuan dan mengembalikan status politik Papua yang sudah dirampas. Selanjutnya, merestui kemerdekaan Papua.

Anthon menegaskan, dengan dilantiknya Goliat, maka tak ada kepemimpin lain dan gerakan atau elemen lain yang memperjuangkan kemerdekaan Papua diluar kepemimpinan panglima tertinggi jenderal Goliat Tabuni.

“Jangan ada kepemimpinan lain diluar Goliat yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

TPN-OPM mengajak semua elemen gerakan bergabung untuk bersama-sama berjuang merebut kemerdekaan,”

tuturnya. Anthon juga meminta kepada semua elemen gerakan untuk tidak tergiur dan menerima tawaran murahan dari Pemerintah Indonesia. (Jubi/Musa)

 Saturday, December 15th, 2012 | 08:13:13, TJ