Jayapura – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.
“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,”
kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).
Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang penting kedua pihak duduk bersama.
“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,”
ujarnya.
Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.
“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,”
kata dia lagi.
Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.
“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,”
ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)
April 8, 2013, 17 : 30, TJ
Papua Merdeka News 
Masalahnya itu Indonesia tidak confident untuk dialoq dengan Papua dimediasikan oleh pihak ke tiga. Indonesia merasa akan dipojokan dan dikalahkan oleh orang papua karena Indonesia memang tidak punya dasar hukum yang kuat untuk terus bertahan pada klaim atau aneksasisinya Papua yang dimasukkanya ke dalam NKRI itu.
Soal keberhasilannya bedialoq dengan GAM itu ada banyak hal yang membuat Indonesia merasa confident. Satu dari banyak hal yang bisa disingung adalah termasuk Aceh kan orang Indonesia-tidak ada perbedaan yang mutlak, selain itu persoalan aceh belum pernah sampai ke PBB jadi itukan soal baru kalau dilihat dari segi2 politik relasi regional dan international. Untuk Indonesia, soal acehkan tidak berbelit sedangkan sejarah aneksasi dan integrasi papua ke dalam Indonesia itu sangat berbelit seperti ular dan itu sengaja dibelitkan dan ditutupi oleh Indonesia. Indonesia ‘salah’ dari pertama dan sekarang malu atau takut mengakui kesalahannya.
Orang papua harus dengan cara apapun memaksanya (Indonesia) mengakui kesalahannya, mengundurkan diri dari Papua secara hormat untuk menjaga nama baiknya,kehormatannya, keutuhannya sebagai negara kesatuan tanpa Papua, dan kalau perlu menjaga investasi-modalnya di papua.Kalau tidak Indonesia bisa kehilangan semua yang disebut diatas. Indonsia tingal pilih aja.
Ignatius
LikeLike