Meninggalnya Tokoh OPM Jangan Dipolitisir

Marinus Yaung, Pengamat Politik Universitas Cenderawasih

JAYAPURA – Pengamat Politik, Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, meminta kepada semua pihak agar tidak mempolitisir kematian Dany Kogoya salah satu tokoh OPM pada Desember tahun 2013 lalu di rumah sakit umum Vanimo, Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG).

“Jadi isu kematian salah satu tokoh OPM yang kita hormati ini jangan dipolitisir untuk memprovokasi situasi di Papua. Gerakan perlawanan OPM tidak akan pernah hilang dari Papua dengan perginya Dany Kogoya,” terangnya kepada Bintang Papua, Jumat (3/1) .

Dikatakan, isu kematian tokoh OPM Dany Kogoya di rumah sakit umum Vanimo, pada pertengahan bulan Desember 2013 dan sekarang menjadi bahan pembicaraan, tidak akan mengganggu hubungan kerjasama bilateral RI-PNG yang pada bulan Juni tahun 2013 kemarin, telah ditingkat pada level yang lebih tinggi lagi.

“Yakni hubungan kerjasama komprehensif partnership. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati dalam segala bidang. Sehingga kalau ada yang mempolitisir bahwa kematian Dany Kogoya akan membuat pemerintah PNG meninjau kembali kesepakatan kerjasama komprehensif partnership,menurut hemat saya pemerintah PNG tidak akan melakukan hal itu, karena almarhum bukan warga negara PNG, tetapi warga negara Indonesia yang kebetulan berada di PNG dan mengalami sakit serta dirawat di rumah sakit umum Vanimo tapi akhirnya tidak tertolong,”

ujarya.

Bahkan menurutnya, kalaupun kematian Dany Kogoya yang diisukan meninggal karena adanya kesalahan penanganan di rumah sakit Vanimo dan saat ini tengah didalami, dan masih perlu pembuktian melalui otopsi, apapun hasilnya nanti tidak akan sampai berpengaruh buruk terhadap hubungan kerjasama RI-PNG.

“Karena justru yang sebenarnya terjadi adalah kedua negara,dalam hal ini pemerintah provinsi Sandaun dan konsul jenderal RI di Vanimo, PNG sedang bekerjasama dan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan lengkap riwayat kesehatan Dany Kogoya sampai pada hari kematiannya pertengahan Desember tahun kemarin dan kantor perwakilan konsulat jenderal RI secara intensif berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk terus memastikan jasad almarhum akan dikebumikan dimana,”

kata dia.

Ia menambahkan, sesuai kebiasaan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, biasanya pihak konjen RI siap mendatangkan keluarga untuk menghadiri pemakaman yang bersangkutan. Untuk itu, ia meminta agar kematian tokoh OPM ini jangan dipolitisir untuk memprovokasi massa.
“Sebab gerakan perlawanan ini akan tetap ada di Papua selama ketidak adilan kebijakan dan pembangunan masih saja dilakukan pemerintah terhadap orang Papua, dan belum adanya penghormatan dan penegakan HAM yang adil di Papua,” tandasnya.(art/don/l03)

Sabtu, 04 Januari 2014 06:39, BinPa